Sejarah & Sistem Perekonomian Indonesia
Sejarah perekonomian Indonesia dibagi menjadi beberapa periode yakni :
1. Pemerintahan Orde Lama
2. Pemerintahan Orde Baru (1966-Mei 1998)
3. Pemerintahan Reformasi hingga Kabinet SBY (2000 – sekarang)
Sejarah Perekonomian Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 4 masa, yaitu:
1 . Masa Orde Lama
a) Masa Pasca Kemerdekaa
Keadaan
ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk karena inflasi
yang disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak
terkendali. Pada Oktober 1946 pemerintah RI mengeluarkan ORI (Oeang
Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Namun adanya blokade
ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri
mengakibatkan kekosongan kas negara.
Dalam menghadapi krisis ekonomi-keuangan, pemerintah menempuh berbagai kegiatan, diantaranya :
- Pinjaman Nasional, menteri keuangan Ir.
Soerachman dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia
Pusat (BPKNIP) mengadakan pinjaman nasional yang akan dikembalikan dalam
jangka waktu 40 tahun.
- Hubungan dengan Amerika, Banking and
Trade Coorporation (BTC) berhasil mendatangkan Kapal Martin Behrman di
pelabuhan Ciberon yang mengangkut kebutuhan rakyat, namun semua muatan
dirampas oleh angkatan laut Belanda.
- Konferensi Ekonomi, Konferensi yang
membahas mengenai peningkatan hasil produksi pangan, distribusi bahan
makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan asing.
- Rencana Lima Tahunan (Kasimo Plan),
memberikan anjuran memperbanyak kebun bibit dan padi ungul, mencegah
penyembelihan hewan-hewan yang membantu dalam pertanian, menanami tanah
terlantar di Sumatra, dan mengadakan transmigrasi.
- Keikutsertaan Swasta dalam Pengembangan
Ekonomi Nasional, mengaktifkan dan mengajak partisipasi swasta dalam
upaya menegakkan ekonomi pada awal kemerdekaan.
- Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Negara Indonesia,
- Sistem Ekonomi Gerakan Benteng (Benteng Group)
- Sistem Ekonomi Ali-Baba
b) Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Perekonomian diserahkan sepenuhnya pada
pasar, padahal pengusaha pribumi masih belum mampu bersaing dengan
pengusaha non-pribumi. Pada akhirnya hanya memperburuk kondisi
perekonomian Indonesia.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasinya antara lain:
- Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun
- Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu
menumbuhkan wiraswasta pribumi agar bisa berpartisipasi dalam
perkembangan ekonomi nasional
- Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
c) Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat Dekrit Presiden 5 Juli
1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur
ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segalanya diatur
pemerintah). Namun lagi-lagi sistem ini belum mampu memperbaiki keadaan
ekonomi Indonesia. Akibatnya adalah :
- Devaluasi menurunkan nilai uang dan semua simpanan di bank diatas 25.000 dibekukan
- Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin
- Kegagalan dalam berbagai tindakan moneter
2. Masa Orde Baru
Pada awal
orde baru, stabilitas ekonomi dan politik menjadi prioritas utama.
Program pemerintah berorintasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan
keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Setelah melihat
pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata
pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem
etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi
campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini
merupakan praktek dari salah satu teori Keynes tentang campur tangan
pemerintah dalam perekonomian secara terbatas.
Kebijakan
ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8
jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian
pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita
dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu
dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30
tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita.
Hasilnya,
pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka
kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka
partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan
industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil
menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB.
Namun dampak
negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan
sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan
pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam,
serta penumpukan utang luar negeri. Disamping itu, pembangunan
menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan
nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa
diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil.
Sehingga
meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara
fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi
krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan
dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai
tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di
segala bidang, terutama ekonomi.
3. Masa Orde Reformasi
Orde
reformasi dimulai saat kepemimpinan presiden BJ.Habibie, namun belum
terjadi peningkatan ekonomi yang cukup signifikan dikarenakan masih
adanya persoalan-persoalan fundamental yang ditinggalkan pada masa orde
baru. Kebijakan yang menjadi perhatian adalah cara mengendalikan
stabilitas politik. Sampai pada masa kepemimipinan presiden Abdurrahman
Wahit, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono hingga sekarang masa Presiden Joko Widodo pun masalah-masalah yang diwariskan
dari masa orde baru masih belum dapat diselesaikan secara sepenuhnya.
Bisa dilihat dengan masih adanya KKN, inflasi, pemulihan ekonomi,
kinerja BUMN, dan melemahnya nilai tukar rupiah yang menjadi masalah
polemik bagi perekonomian Indonesia.
Masa Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
Masalah yang mendesak untuk dipecahkan
adalalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan yang dilakukan
untuk mengatasi persoalan ekonomi antara lain :
a. Meminta penundaan utang sebesar
US$ 5,8 Milyar pada pertemuan paris Club ke-3 dan mengalokasikan
pemabayaran utang luar negri sebesar 116,3 Trilliun.
b. Kebijakan privatisasi BUMN.
Privatisasi yaitu menjual perusahaan negara di dalam periode krisis
dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi
kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Penjaualan
tersebut berhasil menaikan partumbuhan ekonomi Indonesia menajadi 4,1%.
Namun kebijakan ini menibulkan kontroversi yaitu BUMN yang di
privatisasikan dijual pada perusahaan asing.
Masa kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan
kontroversial pertama Presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM,
yang dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi
BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta
bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyrakat.
Kemudian muncul pula kebijakan kontroversial yang kedua yakni BLT
bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin. Namun kebanyakan
BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagaiannya juga banyak
menimbulkan masalah sosial. Kebijkan yang ditempuh untuk meningkatkan
pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur
summit pada bulan 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan
kepala-kepala daerah.
Sistem Perekonomian Indonesia Saat Ini (Presiden Joko Widodo) :
Tidak jauh dari apa yang sudah dilakukan oleh SBY sebelumnya, Yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain
menaikkan harga BBM. Kebijakan ini oleh karena naiknya harga
minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor
pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Kebijakan lain yaitu Bantuan Langsung Tunai
(BLT) bagi masyarakat miskin, PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Meski diterpa 'badai', pemerintahan yang dipimpin Jokowi masih mendapat
dukungan dari rakyat. Walau tak sedikit yang kontra dengannya.
Selama 100 hari kepemimpinannya, Presiden Jokowi dan Wapres JK dinilai
telah menghasilkan berbagai gebrakan kebijakan. Di antara yang paling
populer dan mendapatkan dukungan masyarakat, yakni penurunan harga bahan
bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Dalam surveinya, lembaga survei Populi Center menyatakan, kebijakan
penurunan harga BBM itu mendapat dukungan rakyat sebesar 93,8%. Tak cuma
penurunan harga BBM, kebijakan Jokowi-JK lain yang dinilai didukung
masyarakat, yakni swasembada pangan 73,3%, dan penenggelaman kapal asing
pencuri ikan 72,8%.
Dan sistem perekonomian Indonesia saat ini sebagian
orang berpendapat bahawa sistem yang digunakan sekarang lebih condong ke
barat atau disebut sistem ekonomi liberal/kapitalis, sistem yang
membebaskan segala macam bentuk kegiatan ekonomi. Intinya adalah
sistem ini semua bebas melakukan apa saja sehingga tak mengherankan kaum
pemodal atau kapital menjadi kaum yang super power pada sistem ekonomi
sehingga membuat yang miskin semakin miskin, eksploitasi besar-besaran
terhadap sumber daya alam, kesenjangan sosial, itulah yang terjadi pada
perekonomian Indonesia.
Namun
meskipun demikian, Perekonomian Indonesia bisa
dikatakan cukup memperlihakan peningkatan yang bisa dibanggakan.
Terlihat pada saat terjadi krisis global, dimana banyak negara di dunia
mengalami krisis namun tidaklah demikian di Indonesia. Indonesia masih
bisa bertahan dari krisis ekonomi. Walaupun masih dapat bertahan, sudah
seharusnyalah pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia sadar untuk
memperbaiki perekonomian Indonesia yang lebih baik lagi dengan
memberantas KKN, memangkas pengeluaran pemerintah, membuka lapangan
pekerjaan, dan lebih memperhatian rakyat demi terciptanya kesejahteraan
masyarakat Indonesia.
Sistem Perekonomian Indonesia
Sistem ekonomi
adalah cara manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi
kebutuhan kepuasan pribadinya. Keadaan perekonomian
negara-negara berkembang saat ini tidak lepas dari pengaruh:
- Sistem perekonomian dan pola pembangunan ekonomi yang diterapkan.
- Pembangunan infrastuktur fisik dan sosial.
- Tingkat pembangunan yang telah dicapai pada masa penjajahan.
